Posted in Opini

Melarang Demonstrasi di Kampus?

Melarang Demonstrasi di Kampus?

Oleh: Goklas Wisely

Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan manusia untuk memakai pengertiannya tanpa pengarahan orang lain. Ketidakmatangan tidak disebabkan oleh kekurangan akal budi melainkan, kurangnya ketegasan dan keberanian memakainya tanpa pengaruh dari orang lain. Sapere aude! “beranilah memakai akal budimu sendiri”, moto masa pencerahan.

Kedewasaan akan membawa kita sebagai manusia yang memiliki ketetapan otonomi individu (kemerdekaan berpikir) dan kebebasan guna meningkatkan taraf diri dengan alami. Ini menjadi sangat penting untuk kita mengerti demi terciptanya jati diri pribadi. Alhasil kemerdekaan akan hadir dari tiap-tiap individu didalam masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mandiri dan berkepribadian kuat kian terwujud di alam bumi pertiwi ini.

Otonomi individu yang dimaksud ialah kenyakinan bahwa setiap orang punya hak untuk bertindak dan tidak bertindak, dan bertanggung-jawab atas tindakannya itu. Dengan itu, maka kemajuan bisa dicapai karena masing-masing orang akan berjuang sesuai kemampuan yang dimilikinya, tanpa menggantungkan hidup pada orang lain. Sedangkan kebebasan yang dimaksud ialah ketika individu tidak menutup diri dari perkembangan dunia. Segi positif dari budaya luar dapat dimanfaatkan untuk kemajuan.

Berangkat dari pemahaman di atas,peran sebuah lembaga pendidikan yang di fasilitasi oleh negara  menjadi ruang laboratorium terbaik. Dimana tiap manusia dapat bereksperimen sesuai potensi diri dan pendidik hadir sebagai seorang pendorong, pendamping dan teladan. Ketiga peran pendidik ini kita kenal dalam tiga semboyang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara.

Jika ini terjadi dan terjaga, tentu secara kualitas manusia, Indonesia akan menuai sebuah perkembangan peradaban yang pesat. Kita tahu, bahwa populasi penduduk di Indonesia kian meningkat. Kala kuantitas manusia meningkat tanpa dibarengi kemandirian, tentu akan membuat potensi kemiskinan meningkat. Dan bila yang terjadi sebaliknya, potensily kesejahteraan dapat merata. Meski harus pula di barengi dengan penguasaan alat produksi dan lain-lain.

Moto masa pencerahan yang berimplikasi pada “kemerdekaan berpikir”’ tentu akan semakin menyurut. Ketika kita menemukan beberapa kebijakan dan perilaku-perilaku yang membatasi seseorang untuk berpikir dan bertindak. Pembatasan ini potensily diperuntukkan pula untuk mempertahankan status Quo sebuah kuasa. Layaknya zaman kegelapan Era Romawi dahulu. Ketika terjadi penumpasan yang dilakukan sebuah kepercayaan terorganisir kepada kepercayaan lain diluar dirinya.

Fakta, bahwa manusia memiliki keberanekaragaman cara berpikir akan sirna. Terlebih lagi, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan kepercayaan, tidak dapat dipaksa untuk berpikir seragam dalam memecahkan sebuah persoalan. Ketika pemaksaan ini terjadi, dapat dikatakan pemerintahan mengarah dalam sebuahrezim otoriter, dimana kebenaran hanya ada pada orang yang menguasai. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Lantas apakah kini cara berpikir heterogen ini diberi ruang oleh pemerintah atau bahkan kampus?

Dilarang Demonstrasi?

Bulan Mei tertanggal 19 kemarin keluar sebuah surat keputusan dari hasil pertemuan antara Pimpinan FIS (Unimed), Ketua/Seketaris/Prodi, SEMAF/BPMF, HMJ masing-masing dan para komisaris tingkat semua kelas pada tanggal 17 dan 18 mei 2017 yang salah satu isinya yakni (point lima): tidak ikut terlibat dalam “aksi demo” yang dilakukan oleh pihak manapun. Hal ini pun dilakukan demi harmonisasi lingkungan kehidupan kampus.

Dari kesepakatan tersebut penulis menangkap pesan bahwa aksi demo membuat lingkungan kampus tidak harmonis maka dari itu mahasiswa FIS tidak boleh terlibat demo. Kalau kita mengartikan demonstrasi sebagai sebuah kegiatan guna mengkritik bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maka FIS Unimed sedang mengoperasionalkan sebuah kebijakan yang tidak demokratis. Di dalam alam Demokrasi yang sehat tentu kritik tidak boleh dibendung, melainkan diberi ruang yang terbuka guna terciptanya konsesus. Karena idealnya demonstrasi merupakan wujud aksi dari kegelisahan yang mengkristal atas ketidakadilan dan mengiinginkan sebuah perubahan.

Harmonis disini dapat diartikan sebagai kondisi dimana ruang yang hadir tanpa kritik, penguasa dengan tenang dapat melangkah tanpa pengawasan dari mahasiswa. Alhasil cara berpikir yang homogen dengan cara diseragamkan diproduksi guna menekan wacana yang tidak diinginkan penguasa hadir mengusik kuasanya. Inilah yang dinamakan Antonio Gramsci sebagai salah satu bentuk hegemoni untuk mempertahankan Status Quo.

Potensily dibalik kesepakatan tersebut memuat sebuah anomaly dalam proses demokrasi. Selain itu, melarang demonstrasi yang kita artikan sebagai menyuarakan kegelisahan sama saja mengubur hak alami seorang manusia untuk berpendapat. Bayangkan hak mahasiswa FIS yang didapat dari Tuhan di renggut begitu saja pada sebuah keputusan yang diproduksi oleh aktor di FIS Unimed.

Tentu dalih yang dipakai untuk meyepakati hal tersebut tak jauh ingin mengatakan untuk mengantisipasi demontrasi yang anarkis (merusak fasilitas umum). Meskipun demikian penulis tidak sepakat keputusan ini diberlakukan karena sama saja ini menutup ruang bagi individu ataupun kelompok yang ingin berdemontrasi tanpa nuansa anarkis. Semacam memakai dalih satu peristiwa untuk menghukum diam-diam kelompok lain.

Itulah letak kritik yang ingin penulis sampaikan. Terlebih lagi bahwa keputusan ini dilahirkan oleh universitas yang memiliki moto The Character Building University, pencetak guru kedepannya. Bayangkan jika di kepala para calon guru kedepan tertanam cara berpikir yang tidak faham fundamental dalam bernegara yakni salah satunya kebebasan berpendapat yang harus “dilindungi”. Maka kita dapat segera berspekulasi kedepan, ruang kelas dan ruang public akan dikunci daya kritiknya. Tentu ini mendefisitkan peradaban kita dalam berdemokrasi.

Maka dari itu, kemerdekaan berpikir dan bertindak harus diberi ruang seluas-luasnya agar “kedewasaan” dapat tercipta. Setidaknya Individu yang ingin mengaktifkan akal budinya diberi podium terutama di kalangan akademik sebagai sebuah proses pembentukan jati diri seorang intelektual. Alhasil karakter individu terbentuk. Tan Malaka pernah berkata dengan terbentur, terbentur, maka akan terbentuk.

Alhasil ideology bangsa yang bersemboyangkan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua dapat terawatt dengan baik. Prinsip dimana keberagaman digunakan untuk bersatu (konsesus). Bukan malah bersatu dengan menyeragamkan! Salam.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s